Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang mendorong penerapan mediasi secara elektronik (e-mediasi) sebagai alternatif penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Pelaksanaan e-mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi dengan memanfaatkan media komunikasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-mediasi dalam perkara perceraian sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bengkalis serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator Pengadilan Agama Bengkalis, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 melalui tahapan persetujuan para pihak, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi menggunakan media elektronik, hingga penyampaian hasil mediasi kepada majelis hakim. Faktor pendukung pelaksanaan e-mediasi meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kompetensi mediator, komunikasi yang baik, fleksibilitas waktu, biaya yang lebih ringan, serta kerja sama para pihak. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan komunikasi emosional dalam mediasi daring, ketidakstabilan jaringan internet, dan kurangnya itikad baik sebagian para pihak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, kompetensi mediator, dan kesadaran para pihak diperlukan agar pelaksanaan e-mediasi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.