Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya praktik pembagian harta semasa hidup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, yang dalam pemahaman masyarakat setempat sering disebut sebagai pembagian warisan. Padahal, dalam ketentuan hukum Islam, warisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara kebiasaan masyarakat, pemahaman terhadap hukum Islam, serta tujuan sosial untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat yang pernah melaksanakan pembagian harta semasa hidup. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, jurnal, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta semasa hidup di Desa Teluk Rhu dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan didorong oleh keinginan orang tua untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak setelah mereka meninggal dunia. Faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut meliputi upaya menjaga keharmonisan keluarga, memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta kepada anak-anak, serta pengaruh adat dan kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai warisan karena syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu meninggalnya pewaris, belum terpenuhi. Oleh sebab itu, pembagian harta yang dilakukan ketika pemberi masih hidup lebih tepat dipahami sebagai hibah, selama memenuhi rukun dan syarat hibah serta dilaksanakan secara adil. Dari sudut pandang 'urf dan maqashid al-syari’ah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keharmonisan keluarga (hifz al-nasl), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Akan tetapi, penggunaan istilah warisan untuk menyebut hibah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif agar praktik pembagian harta yang dilakukan masyarakat memiliki kepastian hukum serta sejalan dengan ketentuan hukum Islam.