Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu instrumen krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan infrastruktur, merangsang pertumbuhan regional, serta menyediakan pelayanan publik yang memadai.penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal , sekaligus diperkaya dengan analisis normatif-deskriptif berbasis nilai-nilai syariat Islam. Data yang diaplikasikan berupa data sekunder runtun waktu (time series) sepuluh tahun (2015–2024) yang diperoleh secara resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis. Seluruh data penelitian telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural Data diolah melalui uji asumsi klasik sebelum masuk ke tahap pengujian hipotesis. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel PDRB secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan t 0,034 serta nilai signifikansi sebesar 0,954 (0,954 > 0,05). dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan t hitung 6,336 > t tabel 1,660. Secara simultan, hasil uji F menghasilkan nilai f hitung 10,499> 2,36 tabel dengan tingkat signifikansi 0,019, yang menegaskan bahwa kedua variabel berkontribusi besar 75,0% terhadap penerimaan pajak daerah. Kesimpulannya, peningkatan PDRB belum berbanding lurus dengan penerimaan pajak di kabupaten Bengkalis Dalam ekonomi syariah, hal ini pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan demi kemaslahatan (maslahah) dan (transfaransi.) Dalam pengelola pajak daerah Sebagai saran untuk pengembangan ilmu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menmbah kan variabel seperti inflasi dan kepatuhan wajib pajak dan mengunakan data bulanan agar hasil analisis lebih akurat.