Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan
sosial yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak yang
serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, pemerintah
menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran undang-undang
tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban,
menindak pelaku, serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan dalam UU
PKDRT serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan KDRT
dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari
bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta jurnal ilmiah,
dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode
deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 23 Tahun
2004 mengatur empat bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis,
kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini juga
memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pendampingan,
pelayanan kesehatan, bantuan hukum, serta sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam
perspektif Hukum Islam, substansi UU PKDRT tidak bertentangan dengan syariat
Islam karena sejalan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu kewajiban
memperlakukan anggota keluarga dengan baik dan penuh kasih sayang. Selain itu,
tujuan UU PKDRT juga selaras dengan konsep maqashid al-syari'ah, khususnya
dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan
(hifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga kehormatan manusia.
Hukum Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan
kezaliman, penderitaan, dan kerusakan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena
itu, keberadaan UU PKDRT dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan negara
(ta'zir) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, memberikan perlindungan
kepada korban, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.