Penelitian ini membahas tinjauan Maqashid Syariah terhadap sanksi perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perubahan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 KUHP yang memperluas definisi zina serta menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda kategori II. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk sanksi perzinaan dalam KUHP No. 1 Tahun 2023, memahami konsep Maqashid Syariah terhadap larangan dan sanksi zina, serta menilai kesesuaian sanksi tersebut dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, dan literatur yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP No. 1 Tahun 2023 memperluas cakupan perzinaan dibandingkan KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda untuk perzinaan, pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda untuk kohabitasi, serta sebagian besar ketentuannya bersifat delik aduan yang hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu. Dari perspektif Maqashid Syariah, pengaturan tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan perlindungan agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Namun, dibandingkan dengan hukum Islam yang menetapkan sanksi hudud secara lebih tegas, sanksi dalam KUHP masih tergolong ringan sehingga efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan belum optimal. Meskipun demikian, keberadaan pasal tersebut menunjukkan upaya negara dalam menjaga nilai kesusilaan, ketertiban sosial, dan perlindungan keluarga.