Praktik pembagian warisan dalam masyarakat petani tidak selalu dilaksanakan secara tekstual sesuai ketentuan faraidh dalam hukum waris Islam. Di Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, pembagian warisan tanah perkebunan umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tujuan menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris dan keberlanjutan pengelolaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian warisan tanah perkebunan secara musyawarah dalam perspektif hukum waris Islam serta meninjaunya berdasarkan teori maslahah, living law, dan integrasi hukum Islam dengan hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan para ahli waris, tokoh masyarakat, dan aparat desa, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan teori-teori hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan secara musyawarah di Desa Bantan Tengah merupakan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan keluarga. Musyawarah dilakukan setelah para ahli waris mengetahui hak masing-masing sesuai ketentuan syariat, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerelaan tanpa paksaan. Praktik ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga, mencegah konflik, serta mempertahankan produktivitas tanah perkebunan sebagai sumber penghidupan keluarga. Ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, praktik tersebut dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya keadilan, kerelaan, dan tidak melanggar nash yang bersifat qathi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian warisan tanah perkebunan secara musyawarah di Desa Bantan Tengah mencerminkan integrasi antara hukum waris Islam dan hukum adat yang bersifat kontekstual serta berorientasi pada kemaslahatan umat.