Penelitian ini menganalisis praktik akad bagi hasil pertanian karet di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan ideal akad Musaqah dalam
fiqh muamalah dengan praktik di lapangan yang diduga mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik akad bagi hasil, sistem pembagian hasil, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan (pemilik kebun, pekerja karet, tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh agama), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Praktik akad bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa akad tertulis, berbentuk Musaqah namun tanpa kejelasan nisbah, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa; (2) Sistem pembagian hasil didominasi nisbah 50:50 tanpa kesepakatan formal, biaya operasional ditanggung pekerja, dan risiko gagal panen serta fluktuasi harga hampir sepenuhnya pada pekerja; (3) Praktik ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung gharar katsir, ketidakadilan distributif, ketidaktransparanan, dan ketiadaan pembagian risiko proporsional. Penelitian merekomendasikan perlunya akad
tertulis, nisbah yang mencerminkan kontribusi riil, pembagian risiko yang adil, serta peran aktif pemerintah desa dan tokoh agama dalam mediasi dan edukasi.