Pernikahan dalam idealitas hukum Islam dirancang untuk memberikan kemudahan esensial bagi umatnya guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh ketenteraman. Studi yuridis empiris ini bertujuan menganalisis standardisasi nominal hantaran, faktor pendorong bertahannya tradisi tersebut, serta implikasi sosiologisnya melalui pisau analisis hukum Islam ('urf, maslahah mursalah, dan sadd adz-dzari'ah). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa nominal hantaran di lokasi tersebut berkisar antara Rp32,5 juta hingga Rp60 juta, sebuah angka yang tidak proporsional bagi mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Pertimbangan status sosial dan sanksi moral kolektif menjadi faktor utama pelestarian adat ini. Dari perspektif hukum Islam, tradisi hantaran tinggi ini dikategorikan sebagai ’urf fasid (adat yang rusak) karena memicu kemudaratan sistematik, seperti penundaan pernikahan dan peningkatan angka utang pascapernikahan. Melalui pendekatan sadd adz-dzari'ah, penelitian ini menyimpulkan perlunya pembatasan atau rekonstruksi nilai hantaran guna memitigasi dampak negatif sosiologis tersebut, sekaligus mengembalikan esensi perkawinan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemudahan. Kebijakan adaptif dari pemuka adat dan agama sangat mendesak untuk mereduksi beban finansial demi menjaga kesucian institusi pernikahan.