Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan pertimbangan hakim dalam menentukan adanya alasan yang sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan mengkaji kesesuaian Penetapan Hakim Nomor 138/Pdt.P/2025/PA.Bkls dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan dispensasi kawin mempertimbangkan aspek hukum, perlindungan anak, serta kondisi sosial dan agama para pihak untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.