Kritik terhadap Mekanisme Verifikasi
Penelitian ini membahas mengenai mekanisme verifikasi identitas
perkawinan di Kantor Urusan Agama serta implikasinya terhadap terjadinya
pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor
0317/Pdt.G/2018/PA.Bkls, Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Bkls, dan Nomor
142/Pdt.G/2022/PA.Bkls. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada
pelaksanaan mekanisme verifikasi identitas perkawinan di Kantor Urusan Agama,
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta
kritik terhadap efektivitas verifikasi administrasi perkawinan dalam mencegah
terjadinya cacat hukum pada pencatatan perkawinan. Perkara-perkara tersebut
bermula dari adanya ketidaksesuaian identitas, kelalaian administratif, serta
lemahnya proses pemeriksaan dokumen yang menyebabkan perkawinan yang telah
dicatatkan kemudian diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama Bengkalis.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak
Kantor Urusan Agama dan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis,
serta didukung oleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
terkait perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan verifikasi
identitas perkawinan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi identitas perkawinan di Kantor Urusan
Agama pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang
optimalnya pemeriksaan dokumen administrasi, keterbatasan validasi data, serta
lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Pertimbangan hukum hakim dalam
ketiga putusan pembatalan perkawinan lebih menitikberatkan pada terpenuhinya
unsur cacat administratif dan ketidakabsahan syarat formil perkawinan. Dari hasil
wawancara dan analisis hukum, ditemukan bahwa lemahnya sistem verifikasi
identitas berkontribusi terhadap terjadinya pembatalan perkawinan yang
seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan administrasi yang lebih cermat dan
terintegrasi.