Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan nyata di berbagai daerah di
Indonesia, termasuk di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Meskipun
pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun
bagi laki-laki maupun perempuan, penerapannya di tingkat masyarakat belum
berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan
masyarakat Kecamatan Bukit Batu terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang
berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dan upaya
yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam
mendorong kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penarikan
informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, melibatkan 6 informan
yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Bukit Batu, Panitera Muda Permohonan
Pengadilan Agama, dan empat pelaku perkawinan di bawah umur. Data
dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis secara induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
masyarakat Kecamatan Bukit Batu terhadap ketentuan batas usia perkawinan
masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan
aturan tersebut sebelum menikah, sehingga lebih cenderung mengikuti norma adat
dan kebiasaan lokal. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain minimnya pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan
sosial dan kekhawatiran terhadap perbuatan zina, faktor ekonomi keluarga,
pengaruh teknologi dan media sosial, serta dorongan dari orang tua. Upaya KUA
berupa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan sosialisasi peraturan perkawinan
belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan jangkauan, terutama ke desa-desa
yang jauh dari pusat kecamatan.