Berbagai permasalahan sengketa keluarga yang sering kali membutuhkan penyelesaian secara damai agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Rumah Restorative Justice hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa berbasis masyarakat yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan sumber data dari wawancara dengan informan pengurus Rumah Restorative Justice Desa Meskom dan pihak yang pernah menyelesaikan sengketa di Rumah Restorative Justice, serta pendekatan deskriptif dan analisis perspektif hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengetahui bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui Rumah Restorative Justice Desa Meskom, menganalisis peran Rumah Restorative Justice dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa keluarga, serta mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik tersebut beserta tantangan dan solusi penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penyelesaian sengketa keluarga melalui Rumah Restorative Justice Desa Meskom dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menerima pengaduan, mengidentifikasi masalah, memanggil para pihak, melakukan musyawarah, memberikan nasihat, dan menyusun kesepakatan damai. Rumah Restorative Justice berperan sebagai ruang mediasi, fasilitator musyawarah, penguat nilai kekeluargaan, penghubung antara masyarakat dengan lembaga hukum, serta sarana edukasi hukum masyarakat. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip ishlah, musyawarah, hakam, maslahah, menjaga kehormatan keluarga, perlindungan hak anggota keluarga, dan keadilan. Penerapannya masih menghadapi tantangan seperti keberadaan Rumah Restorative Justice yang baru dibentuk, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan mediator, anggaran, dan belum adanya SOP khusus penyelesaian sengketa keluarga. Solusi yang diperlukan yaitu peningkatan kapasitas mediator, penyusunan SOP, pencatatan hasil kesepakatan, penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta rujukan terhadap perkara yang tidak dapat diselesaikan secara damai seperti KDRT berat, kekerasan seksual, ancaman serius, dan pelanggaran hak perempuan maupun anak.