Praktik poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan adanya izin pejabat berwenang dan persetujuan tertulis dari istri pertama. Namun, pada realitasnya masih ditemukan kasus PNS yang melakukan pernikahan poligami siri secara diam-diam tanpa persetujuan istri pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik poligami PNS tanpa persetujuan istri pertama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta implikasi relasi kuasa tersebut terhadap perlindungan hak istri dan tujuan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap tiga orang istri pertama yang dipoligami di Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis, serta dilengkapi dengan metode observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengkajian terhadap fenomena ini dibedah menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori kesalingan (Qirā’ah Mubādalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami PNS tanpa persetujuan istri pertama di Desa Pangkalan Batang didorong oleh kombinasi berbagai faktor, meliputi faktor biologis (kondisi kesehatan istri), kapasitas ekonomi suami, pengaruh budaya patriarki, serta interpretasi parsial terhadap dalil agama. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 45 Tahun 1990, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dari teori relasi kuasa, status sosial-ekonomi suami sebagai PNS menciptakan dominasi kekuasaan struktural yang menempatkan istri pada posisi subordinat dalam pengambilan keputusan. Implikasinya, terjadi ketimpangan gender di mana perlindungan hak-hak dasar istri pertama terabaikan—baik secara materiil (pembagian nafkah yang tidak seimbang) maupun immateriil (ketidakadilan pembagian waktu dan perhatian emosional)—sehingga merusak esensi kesalingan dalam pernikahan dan menghambat tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.