Perjanjian pranikah merupakan sarana hukum untuk menata kedudukan harta dan hak suami istri sejak sebelum atau selama perkawinan, namun praktiknya di Kota Dumai masih sangat terbatas di tengah tingginya angka perceraian dan potensi sengketa harta. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan kedudukan perjanjian pranikah dalam fiqh munakahat dan hukum positif, bentuk, isi, serta manfaat dan mudaratnya dalam praktik di Kota Dumai, sekaligus pandangan para pihak beserta kendala yuridis, sosiologis, dan kultural dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan kualitatif, yang datanya diperoleh melalui wawancara terhadap enam informan, yaitu satu hakim Pengadilan Agama, dua pegawai Kantor Urusan Agama, dan tiga notaris, serta studi dua naskah akta perjanjian, lalu dianalisis dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori Maqashid al-Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah sah dan mengikat dalam kedua sistem hukum serta berfungsi preventif sekaligus represif, dalam praktik berbentuk akta otentik yang didominasi pengaturan harta (ḥifẓ al-māl) dan mulai meluas ke perlindungan keluarga, dengan manfaat yang jauh melampaui mudaratnya, meskipun penerapannya masih terhambat kendala yuridis, sosiologis, dan kultural yang melahirkan kesenjangan antara das sollen dan das sein, yang masih dapat dijembatani melalui pembenahan tata kelola hukum dan edukasi masyarakat yang konsisten.
Kata Kunci: perjanjian pranikah, fiqh munakahat, perlindungan hukum, Maqashid al-Syari'ah, Kota Dumai.