Praktik pengangkatan anak (adopsi) di masyarakat sering kali menyisakan persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah pengaburan atau perubahan status nasab anak angkat yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga (KK), di mana anak angkat adakalanya dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perubahan status nasab anak angkat yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengambil lokasi di Kabupaten Bengkalis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, seperti orang tua angkat, tokoh agama/KUA, dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fiqh, undang-undang, dan dokumen resmi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, di Bengkalis masih ditemukan praktik pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung pada akta kelahiran anak angkat. Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah kekhawatiran orang tua akan psikologis anak jika mengetahui status aslinya, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai implikasi hukum nasab. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, pengubahan status nasab dengan menisbatkan anak kepada selain ayah kandungnya (adopsi legalistik/tabanni) secara tegas dilarang (haram) berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5. Implikasi dari perubahan nasab ini memicu problematika turunan dalam hukum Islam, terutama terkait keabsahan wali nikah bagi anak perempuan dan terombaknya tatanan hak kewarisan (mawani' al-irth), di mana anak angkat secara syar'i tetap tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya melainkan hanya melalui jalur wasiat wajibah.