Penelitian ini membahas tentang Perceraian merupakan jalan terakhir dalam sebuah pernikahan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Salah satu konsekuensi hukum pasca-perceraian yang krusial adalah penetapan hak asuh anak (hadhanah). Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam pada umumnya, anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) secara normatif merupakan hak ibunya. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama Bengkalis mengeluarkan beberapa putusan yang mengalihkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah, seperti pada Putusan Nomor 452/Pdt.G/2025/PA.Bkls, Nomor 488/Pdt.G/2025/PA.Bkls, dan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Bkls. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi/legal reasoning) dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah pada ketiga putusan Pengadilan Agama Bengkalis tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum. Objek penelitian berfokus pada putusan Pengadilan terkait dan konteks hukum yang melatarbelakanginya. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Teori Perlindungan Anak dalam hukum Islam (Maqasid Syariah: Hifdz al-Nafs), Teori Maslahah (kemaslahatan), serta asas hukum positif Best Interest of the Child (kepentingan terbaik bagi anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh ibu atas anak belum mumayyiz tidak bersifat mutlak melainkan sebuah amanah pengasuhan yang dapat dievaluasi kembali. Hakim memiliki pertimbangan rasional (ratio decidendi) yang kuat untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah apabila terbukti di persidangan bahwa ibu tidak layak mengasuh (seperti melakukan kekerasan, penelantaran, atau memiliki perilaku yang membahayakan moral anak) ataupun akibat adanya perubahan kondisi objektif (seperti gangguan kesehatan mental/fisik serius pada ibu). Landasan hukum yang digunakan hakim pada Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) Pasal 26 dan 59, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Hakim memprioritaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dan kemaslahatan anak di atas aturan normatif kedekatan gender, demi menjamin keselamatan fisik, psikis, dan masa depan anak.