Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan yang diproksikan dengan Current Ratio (CR), Return on Assets (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover (TAT) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mengkajinya berdasarkan perspektif syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2020–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 9 perusahaan dengan total 45 data observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel melalui aplikasi EViews 13 dengan tahapan uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio (CR), Return on Assets (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Total Asset Turnover (TAT) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara simultan, keempat variabel tersebut juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan belum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat agresivitas pajak, karena praktik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan perpajakan, tata kelola perusahaan, pengawasan pemerintah, serta pertimbangan etika manajemen. Ditinjau dari perspektif syariah, pengelolaan keuangan perusahaan hendaknya berlandaskan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas bisnis agar tercipta keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.